Berita Pemkab-KPU-Bawaslu Boyolali Tandatangani MoU NPHD Pilkada Bupati 2020



Posted on: 01 Oct 2019 Oleh Web Admin

BOYOLALI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali mengenai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Penandatanganan NPHD merupakan salah satu tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yakni pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang akan digelar Tahun 2020 mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali, Masruri dan Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali menandatangani MoU NPHD di Ruang Merbabu Kantor Bupati Boyolali, pada Selasa (1/10/2019). Dalam dokumen NPHD,  Bawaslu Kabupaten Boyolali menerima Hibah sebesar Rp. 8,048 Miliar dan untuk KPU Kabupaten Boyolali sebesar Rp. 28,157 Miliar.

“Sudah kita bahas antara KPU dengan Pemkab Boyolali, Bawaslu dan Pemkab Boyolali. Sudah deal angkanya, sudah itu, nanti bisa digunakan untuk KPU dan Bawaslu. Semua dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-red),” jelas Sekda Masruri.

Ketua KPU Kabupaten Boyolali, Ali Fahrudin mengaku telah mencermati jumlah anggaran yang dikucurkan kepadanya dan Bawaslu Kabupaten Boyolali. Menurutnya, angka tersebut dinilai mencukup kebutuhan Pilkada esok.

“Anggaran itu sudah kita cermati dengan Bawaslu dan cukup. Nanti kita implementasikan di tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah 2020,” ujarnya.

Menurutnya, jumlah tersebut akan banyak terserap di panitia pada pemilihan atau Ad Hoc dengan total 73 persen di honor Ad Hoc. Dana tersebut akan digunakan untuk honor maupun biaya operasional Ad Hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) lima orang di 22 kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) tiga orang di 267 desa, dan tujuh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 1.810 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kita akan mulai di akhir Oktober, kita sudah menetapkan jumlah syarat minimal dukungan untuk calon perseorangan. Berikutnya kita lakukan tahapan-tahapan selanjutnya misal sosialisasi kepada masyarakat. Maka turut serta dari masyarakat peserta Pemilu maupun elemen masyarakat itu sangat kita butuhkan untuk suksesnya tahapan Pilkada 2020,” katanya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, Taryono menyambut baik atas penandatangan NPHD untuk dana Pilkada 2020, mengingat 1 Oktober merupakan hari  terakhir bagi Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan Penandantangan NPHD.

“Kami berharap dana yang kami terima bisa membiayai seluruh aktifitas pengawasan dari seluruh tahapan Pilkada serentak 2020,” pungkasnya. (dst/bet)

Berita

Pengumuman

Link SKPD